Kunci Jawaban Kelas 5 Tema 7 Halaman 112 115 117 121 122 124

  • Whatsapp

Kunci Jawaban Kelas 5 Tema 7 Halaman 112 115 117 121 122 124 pada pembelajaran Tema 7 peristiwa dalam kehidupan Subtema 2 peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan pada Pembelajaran 4 terdiri dari SBDP, Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Bahasa Indonesia tentang pertanyaan yang terdapat pada Buku Siswa Kelas 5 SD/MI.

Buku siswa yang digunakan sebabai sumber belajar siswa kelas 5 adalah buku Tematik Kurikulum 2013 (K13) Edisi Revisi 2017

Pada artikel Kunci Jawaban Kelas 5 Tema 7 Halaman 112 115 117 121 122 124  Ngobrasiana.com membahas beberapa subhalaman jawaban yaitu

  • Kunci Jawaban Kelas 5 Tema 7 Halaman 112
  • Kunci Jawaban Kelas 5 Tema 7 Halaman 115
  • Kunci Jawaban Kelas 5 Tema 7 Halaman 117
  • Kunci Jawaban Kelas 5 Tema 7 Halaman 121
  • Kunci Jawaban Kelas 5 Tema 7 Halaman 122
  • Kunci Jawaban Kelas 5 Tema 7 Halaman 124

Pada subjudul-subjudul di atas, terdapat ujian soal yang harus dikerjakan. Pada artikel ini, saya akan coba membantu teman-teman mengerjakan soal yang disajikan. Pembahasan kunci jawaban ini diharapkan dapat membantu siswa-siswa  kelas 5 dalam mengerjakan soal-soal ulangan. Seperti penilaian harian (PH), penilaian tengah semester (PAS), Penilaian akhir tahun (PAT) maupun tugas rumah/pekerjaan rumah (PR) pada kurikulum 2013 (K13) Revisi 2018.

Kunci Jawaban Kelas 5 Tema 7 Halaman 112 115 117 121 122 124

Kunci Jawaban Kelas 5 Tema 7 Halaman 112

Ayo Berlatih

Cari tahu kepanjangan PPKI dan BPUPKI, Lalu tuliskan pada kotak berikut:

Jawaban:

BPUPKI adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia sedangkan PPKI adalah singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Peristiwa apa saja yang mengiringi proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Ayo, bacalah uraian berikut.

Ayo Membaca

Proses Pembentukan NKRI

1. Pembentukan Kelengkapan Pemerintahan

Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama di Gedung Kesenian Jakarta. Sidang dipimpin oleh Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakilnya. Anggota Sidang PPKI sebanyak 27 orang.

Melalui pembahasan secara musyawarah, sidang mengambil keputusan penting, antara lain sebagai berikut.

  • Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi RI.
  • Memilih presiden dan wakil presiden, Ir. Soekarno sebagai Presiden RI dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden RI.
  • Tugas presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional.

PPKI melanjutkan pekerjaannya guna melengkapi berbagai hal yang diperlukan bagi berdirinya negara dengan melaksanakan sidang pada tanggal 19 Agustus 1945. Dalam sidang kedua, PPKI menghasilkan keputusan, antara lain sebagai berikut.

  • Menetapkan dua belas kementerian yang membantu tugas presiden dalam pemerintah.
  • Membagi wilayah Republik Indonesia menjadi delapan provinsi, yaitu Provinsi Sumatra , Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sunda Kecil, Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi, dan Provinsi Kalimantan.

2. Pembentukan Komite Nasional Indonesia

PPKI kembali mengadakan sidang pada tanggal 22 Agustus 1945 yang memiliki agenda pokok tentang rencana pembentukan Komite Nasional dan Badan Keamanan Rakyat. Komite Nasional dibentuk di seluruh Indonesia dan berpusat di Jakarta.

Tujuannya sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat.

3. Pembentukan Alat Kelengkapan Keamanan Negara

Dalam rapat Pleno PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945, diputuskan pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR).

BKR ditetapkan sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP) yang merupakan induk organisasi dengan tujuan untuk memelihara keselamatan masyarakat, serta merawat para korban perang. Perkembangan situasi negara makin membahayakan. Pimpinan negara menyadari bahwa sulit untuk mempertahankan negara dan kemerdekaan tanpa angkatan perang.

Dalam kondisi seperti itu, pemerintah memanggil pensiunan Mayor KNIL Oerip Soemoharjo dari Yogyakarta ke Jakarta dan diberi tugas membentuk tentara kebangsaan. Maklumat Pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945, terbentuklah organisasi keten taraan yang bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR).

4. Pembentukan Lembaga Pemerintahan di Seluruh Daerah di Indonesia

Bentuk pemerintah daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 (sebelum diamandemen).

Related posts